.png)
PTPN VII Perkuat Kerjasama Kemandirian Pangan Rakyat dengan Kodam II/SWJ
PALEMBANG---Seiring penugasan Pemerintah kepada Holding Perkebunan Nusantara untuk menjemput swasembada gula dan minyak goreng, PTPN VII sebagai anak perusahaan menguatkan kerjasama dengan Kodam II/Sriwijaya. MoU ditandatangani Pangdam II/SWJ Mayjend. TNI Hilman Hadi dan Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy di Makodam II Palembang, Rabu (16/11/22).
Seremoni yang digelar ringan dan akrab ini dihadiri Kasdam II/SWJ Brigjend TNI Izak Pangemanan, Irdam Brigjend. TNI Heru Setio Paripurnawan, dan beberapa perwira lain. Sedangkan dari PTPN VII hadir SEVP Business Support Okta Kurniawan, Kabag Pemasaran Iyushar Ganda Saputra, dan beberapa pejabat lain.
Dalam sambutannya, Chief Ryan, sapaan akrab Ryanto Wisnuardhy, mengatakan kerjasama dengan TNI bagi PTPN VII saat ini semakin strategis. Sebab, tugas PTPN VII ke depan semakin penting dan fundamental dalam konteks tatanan struktur ekonomi negara.
"Bapak Presiden memberi penugasan khusus kepada Holding Perkebunan Nusantara untuk melaksanakan program swasembada pangan rakyat, terutama gula dan minyak goreng. PTPN VII sebagai anak perusahaan adalah operasional di lapangan. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan penuh dari banyak pihak. Dan yang paling penting, dukungan TNI dalam mengawal ikhtiar kami ini," kata dia.
Ryan menambahkan, tugas negara ini sangat urgen mengingat Indonesia harus memiliki kedaulatan penuh, terutama dalam penyediaan pangan rakyat. Mengutip data, Ryan menyebut Indonesia membutuhkan sekitar enam juta ton gula putih setiap tahun. Separuh diantaranya untuk kepentingan konsumsi. Sementara, seluruh pabrik gula dalam negeri, baik BUMN maupun swasta, hanya mampu memproduksi sekira 1,8 juta ton. Sisanya diimpor dsri berbagai negara.
"Presiden berkomitmen untuk menutup kebutuhan gula nasional, terutama gula konsumsi dengan produksi sendiri. Kebijakan itu membutuhkan lahan tebu seluas 700 ribu hektare. Dalam hal ini, PTPN Grup mendapat tugas untuk menyelesaikan ini," kata dia.
Hal yang mirip terjadi pada kebutuhan minyal goreng. Mantan bankir di BNI ini mengingatkan kembali krisis minyak goreng beberapa bulan lalu yang membuat raoyat kelimpungan. Sementara, pemerintah belum mempunyai solusi konkret karena PTPN sebagai BUMN produsen CPO hanya punya satu pabrik minyak goreng dengan produksi yang masih sangat kecil.
"Beberapa bulan lalu kita kesulitan minyak goreng. Sementara PTPN sebagai entitas milik pemerintah hanya memproduksi sedikit sehingga market share nya sangat kecil. Ini juga menjadi catatan pemerintah yang kemudian Bapak Presiden memberi kandat khusus kepada PTPN Grup untuk itu," kata mantan Dirut PTPN XIV.
Menjawab statemen Ryan, Pangdam Hilman Hadi menyatakan siap mendukung penuh. Untuk kepentingan rakyat, kata dia, TNI wajib berada di garda terdepan.
"TNI adalah garda terdepan untuk kepentingan rakyat. Ada dua fungsi TNI, yang pertama adalah organ utama pertahanan negara dan yang kedua adalah sebagai pembina wilayah teritorial," kata dia.
Dalam konteks kerjasama dengan PTPN VII, Pangdam bergelar Magister Pertahanan dan Magister Business Administration menyebut tugas negara sebagai pembina teritorial wilayah. Apalagi, tambah dia, kerjasama ini dalam rangka menjamin ketersediaan kebutuhan pokok rakyat, akan menjadi tugas yang sangat fundamental.
"Tidak ada alasan untuk bekerjasama dengan pihak manapun dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Kita tahu PTPN VII punya lahan luas dan sebagian masih belum dimanfaatkan. Hal ini sudah sempat kami kancah waktu pertemuan di Lampung beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, saya bersyukur rencana itu kita putuskan hari ini melalui penandatanganan MoU," kata Jenderl kelahiran Jambi ini.
Hilam berharap, tugas negara yang diamanatkan kepada PTPN Grup dan PTPN VII sebagai pelaksana operasional di lapangan bisa berjalan dengan baik dan lebih cepat. Tujuannya, agar kemandirian pangan atau kebutuhan pokok rakyat sehingga stabilitas nasional terjaga.
"Kami akan kerahkan seluruh potensi yang ada di TNI, baik personel maupu sumberdaya yang lain untuk mendukung program ini. Kita akan bangun bersama bangsa ini dengan struktur yang kuat dan mengedepankan kepentingan bangsa," kata dia.
Hilmab juga menyambut baik kemungkinan kerjasama dengan PTPN VII untuk penanaman tanaman pangan semusim. Meskipun berbasis militer dengan tugas utama pertahanan dan pasukan tempur, Jenderal bintang dua ini mengaku punya pasukan yang mahir dalam berbagai bidang.
"Saya sendiri kuliah di bidang pertanian, tetapi jadi tentara. Pasukan saya juga bisa kita mobilisasi untuk mengelola lahan-lahan tidur agar bisa menghasilkan hasil pangan. Tujuannya sangat jelas, agar ketahanan dan kedaulatan pangan rakyat tidak goyah," kata dia.
Acara penandatanganan MoU ini berlangsung sangat akrab dan ramah. Di gelar di aula medium yang dilengkapi fasilitas musik, para pejabat dua institusi negara itu tampaj kompak dan sinergis. (HUMAS PTPN VII)
Post :
